Mojokerto, Jawa Timur –  Laporan keuangan RSUD R.A. Basoeni Kabupaten Mojokerto tahun 2024 menyimpan bom waktu yang siap meledak.  Meskipun tercatat belanja jasa pelayanan kesehatan untuk ASN dan non-ASN mencapai angka fantastis, Rp22.002.276.483,00 – hampir menyentuh pagu anggaran Rp22.006.517.490,00 –  angka ini justru menunjukkan penurunan drastis sebesar Rp489.334.165,00 (2,189%) dibandingkan tahun 2023.  Penurunan signifikan ini bukan sekadar fluktuasi biasa; ini adalah sinyal kuat adanya penyimpangan sistemik yang merugikan banyak pihak, terutama pasien yang berhak atas pelayanan kesehatan terbaik.  Belanja tersebut, yang meliputi pembayaran jasa tenaga kesehatan untuk berbagai layanan medis vital mulai dari pemeriksaan hingga operasi jantung, seharusnya berada di bawah pengawasan ketat.  Ironisnya,  kesaksian beberapa pasien justru memperkuat dugaan adanya kecurangan yang telah berlangsung lama,  menunjukkan bahwa dampak dari penyimpangan ini langsung dirasakan oleh mereka yang paling rentan.

Investigasi lebih lanjut mengungkap bukan hanya kejanggalan,  melainkan pemerkosaan terang-terangan terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pengelolaan keuangan rumah sakit.  Pertama,  sistem pembayaran jasa tenaga kesehatan terindikasi sarat dengan kecurangan yang mencengangkan.  Perawat di ruang ICU yang berjibaku dengan pasien kritis setiap hari,  menerima upah yang sama dengan perawat di ruang rawat inap yang beban kerjanya jauh lebih ringan.  Ini adalah penghinaan terhadap dedikasi dan pengorbanan mereka;  kerja keras mereka yang menyelamatkan nyawa pasien,  justru tidak dihargai secara setimpal.  Lebih jauh lagi,  penilaian kinerja yang didasarkan pada penilaian subjektif atasan,  bukan pada data objektif,  menciptakan celah besar untuk ketidakadilan.  Seorang perawat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keprihatinannya,  "Saya merasa diperlakukan tidak adil. Kerja keras kami tidak dihargai secara setimpal."  Kondisi ini diperparah oleh pengelolaan dana potongan 5% dari total pembayaran untuk kesejahteraan pegawai yang dipenuhi dengan aroma ketidaktransparanan yang menyengat.  Bapak Supriyadi, seorang pensiunan yang pernah dirawat di RSUD R.A. Basoeni,  menyatakan,  "Tidak ada kejelasan sama sekali mengenai penggunaan dana tersebut."  Ketiadaan rincian penggunaan dana untuk family gathering tahun 2023,  menimpa kecurigaan akan penyelewengan dana yang dilakukan secara sistematis.  Keputusan Direktur Nomor 188/016/416-208/2018 dan revisinya Nomor 188/013/416-208/2023  menetapkan penggunaan dana ini untuk kegiatan seperti family gathering dan hadiah,  namun  kekurangan transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya menimbulkan kecurigaan kuat akan adanya penyimpangan.

Skandal keuangan di RSUD R.A. Basoeni Mojokerto bukanlah sekadar masalah angka-angka dalam laporan keuangan.  Ini adalah cerminan dari sistem pengelolaan yang bermasalah,  yang telah menciptakan ketidakadilan sistemik dan merugikan banyak pihak,  terutama pasien yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.  Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas yang memadai telah menciptakan lingkungan yang subur bagi praktik-praktik curang.  Kasus ini mendesak untuk segera diusut tuntas dan diungkap ke publik.  Hanya dengan demikian,  keadilan dan transparansi dapat ditegakkan di rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.  Kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan harus dipulihkan,  dan  ini hanya dapat dicapai melalui tindakan tegas dan komitmen yang kuat untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan memastikan akuntabilitas yang tinggi.

Writer Dion 

Editor Djose