AKSI MASSA ; Tuntut Solusi Banjir Di Depan Kantor Wali Kota Bandar Lampung 

BANDAR LAMPUNG – Tiga nyawa melayang, 11 ribu jiwa terusir dari rumah, dan ribuan bangunan terendam.  Itulah realita pahit yang menyisakan duka mendalam pasca banjir bandang menerjang Bandar Lampung pada Senin, 21 April 2025.  Kemarahan warga pun meledak dalam aksi demonstrasi ricuh di depan kantor Walikota kemarin lusa, menuntut solusi konkret dari Walikota Eva Dwiana atas bencana yang berulang ini.

SATPOL PP Tangkap Aksi Massa 

Bukan hanya tangis dan kepiluan yang terpancar dari raut wajah para pengunjuk rasa, namun juga amarah yang membara.  Poster-poster bertuliskan kecaman keras menghiasi jalanan, menggemakan tuntutan akan pertanggungjawaban atas tragedi kemanusiaan ini.  Tiga korban jiwa – Piyan (15), Diding (45), dan Kunawati (59) – menjadi saksi bisu kegagalan sistem penanggulangan bencana di kota ini.

"Ini bukanlah banjir biasa! Ini bukti nyata ketidakmampuan pemerintah!" teriak Wahyu, salah satu orator aksi, suaranya lantang menggema membelah kerumunan massa.  Ia menuding minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya 4,5%, kerusakan parah hampir seluruh dari 33 bukit akibat penambangan liar dan alih fungsi lahan, pengelolaan sampah yang buruk, pendangkalan sungai, dan sistem drainase yang amburadul sebagai biang keladi bencana ini.

Lebih lanjut, Wahyu menyoroti respon pemerintah yang dianggapnya hanya berupa basa-basi.  "Peninjauan lokasi dan pembagian nasi bukanlah solusi! Kami menuntut tindakan nyata, bukan sekedar sandiwara!" tegasnya.  Amarah pun kian membuncah saat aparat keamanan, diduga termasuk Satpol PP, mencoba menghalangi dan membubarkan aksi dengan cara yang dinilai represif.  Tindakan ini langsung dikecam oleh demonstran dan LBH Dharma Loka Nusantara (DLN).

Data terbaru menunjukkan, 14 ribu rumah dan 11 ribu warga terdampak banjir. Angka ini jauh lebih besar dari kejadian banjir terparah tahun 2019 yang hanya merendam 2.528 rumah.  Para demonstran menegaskan, aksi akan terus berlanjut hingga pemerintah kota menunjukkan komitmen yang nyata dalam mengatasi masalah ini.  Bahkan, tuntutan tegas dilontarkan: Walikota Eva Dwiana diminta mundur dari jabatannya jika dinilai tidak mampu.

Walikota Eva Dwiana sendiri merespon dengan menyatakan upaya pemerintah kota melalui pemantauan, bantuan logistik, dan rencana pembangunan infrastruktur.  Namun, janji-janji tersebut tampaknya tak cukup meredam amarah warga yang menuntut pertanggungjawaban atas korban jiwa dan kerugian materil yang begitu besar.  Bencana banjir Bandar Lampung menjadi sorotan tajam, sekaligus tamparan keras bagi pemerintah kota untuk segera bertindak efektif dan bertanggung jawab.  Pertanyaan besar kini menggantung: Akankah pemerintah kota benar-benar serius mengatasi masalah ini, atau akan terus membiarkan tragedi serupa terulang?