Pilkada Serentak 2024 telah berlalu, meninggalkan sejumlah catatan penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto.  Media gathering yang digelar pada 17 Maret 2025 menjadi wadah bagi KPU untuk mengevaluasi proses pemilihan, dengan fokus utama pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.  Evaluasi ini bukan sekadar  post-mortem, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang dan memperkuat pilar demokrasi di Kota Mojokerto.

Peserta Media Gathering KPU Kota Mojokerto 

Rendahnya partisipasi pemilih, yang tercatat hanya 79.848 jiwa,  menunjukkan adanya tantangan signifikan yang perlu diatasi.  Angka ini lebih rendah dibandingkan Pilkada 2018 (76.304 jiwa) dan juga lebih rendah dari partisipasi pemilih Pilgub Jawa Timur.  Meskipun KPU mengklaim telah melakukan sosialisasi secara maksimal,  kenyataannya tingkat partisipasi masih belum mencapai target yang diharapkan.  Hal ini menuntut analisis yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan.

Petugas Pemimpin Do'a 

Salah satu faktor yang signifikan adalah mobilitas warga Mojokerto.  Banyak warga yang bekerja di luar kota,  bekerja di luar negeri, atau menempuh pendidikan di luar daerah,  sehingga kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya.  Faktor ini menunjukkan perlunya strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih inovatif dan menjangkau pemilih yang berada di luar wilayah Kota Mojokerto.  Mungkin perlu dipertimbangkan penggunaan teknologi digital,  kampanye melalui media sosial,  atau kerjasama dengan instansi terkait untuk menjangkau pemilih yang berada di luar daerah.

Selain faktor mobilitas,  evaluasi juga perlu mempertimbangkan aspek lain yang mungkin mempengaruhi partisipasi pemilih.  Efektivitas sosialisasi dan edukasi pemilih perlu dikaji ulang.  Apakah pesan-pesan kampanye telah tersampaikan dengan efektif?  Apakah media yang digunakan telah tepat sasaran?  Apakah masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih?  Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban yang jujur dan objektif agar dapat dirumuskan strategi yang tepat

Transparansi dan keadilan dalam proses pendaftaran dan verifikasi calon,  serta penanganan potensi sengketa,  juga menjadi bagian penting dari evaluasi.  Proses yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan mendorong partisipasi yang lebih tinggi.  Begitu pula dengan pelaksanaan kampanye dan debat publik yang tertib dan efektif,  serta proses pencoblosan dan perhitungan suara yang aman, rahasia, lancar, dan akurat.

Masa transisi pergantian pejabat KPU juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan.  Pergantian pejabat dapat berdampak pada manajemen internal dan pelaksanaan tugas-tugas KPU.  Oleh karena itu,  proses transisi perlu direncanakan dengan matang agar tidak mengganggu kinerja KPU dan pelaksanaan pemilu.

Evaluasi Pilkada Kota Mojokerto 2024 merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.  Rendahnya partisipasi pemilih menjadi tantangan yang harus diatasi dengan strategi yang komprehensif dan inovatif.  KPU perlu melakukan analisis yang mendalam,  mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih,  dan merumuskan solusi yang tepat sasaran.  Komitmen untuk melakukan evaluasi secara objektif dan transparan,  serta mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat,  merupakan langkah yang patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan di masa mendatang.  Hanya dengan demikian,  demokrasi di Kota Mojokerto dapat berjalan lebih baik dan lebih bermakna.

Writer Dion 

Editor Djose