Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada Senin, 6 Januari 2025, belum menjangkau seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.  Hal ini disampaikan oleh Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, yang menjelaskan bahwa program tersebut akan diimplementasikan secara bertahap.  Beliau menambahkan bahwa detail teknis program masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Program MBG sendiri menargetkan pelajar dan santri di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dini hingga menengah atas, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.  Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun melalui APBN 2025 untuk program ini, dengan target cakupan penerima manfaat 100 persen (82,9 juta anak) hingga tahun 2029.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang telah melaksanakan launching MBG adalah Kabupaten Sidoarjo.  Di sana, dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah disiapkan di Kodim 0816, memanfaatkan bekas Asrama Kompi Senapan B Yonif 516 Larangan.  Distribusi makanan bergizi akan diberikan kepada sejumlah sekolah, di antaranya SDN Larangan (399 porsi), SMPN 1 Candi (1047 porsi), TK Kartika (22 porsi), TK Madinah (13 porsi), MAS Al Muawanah (177 porsi), dan SMA Muhammadiyah (1146 porsi).  Total, sekitar tiga ribu porsi makanan akan didistribusikan kepada siswa di sembilan sekolah dan satu posyandu di Sidoarjo, menurut Farida Farah, Kepala Dapur SPPG Sidoarjo.

Meskipun program ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak dan kelompok rentan, implementasinya yang bertahap menimbulkan kekhawatiran akan akses yang tidak merata di seluruh Jawa Timur.  Kejelasan juknis dari pemerintah pusat sangat dinantikan agar program dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh sasaran yang telah ditentukan. Perlu adanya transparansi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan distribusi makanan bergizi sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertahap di Jawa Timur menimbulkan disparitas akses terhadap program tersebut.  Beberapa daerah, seperti Kabupaten Sidoarjo, telah berhasil meluncurkan program dan mendistribusikan makanan bergizi kepada sekolah-sekolah dan posyandu.  Namun, pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang menyebutkan bahwa program ini belum menjangkau semua daerah di Jawa Timur menunjukkan adanya kesenjangan akses.

Masalah akses yang tidak merata ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

Ketersediaan Infrastruktur:  Daerah-daerah terpencil atau yang memiliki infrastruktur kurang memadai mungkin mengalami kesulitan dalam distribusi makanan bergizi.  Keterbatasan akses jalan, transportasi, dan penyimpanan makanan dapat menghambat penyaluran program.

Kesiapan Sumber Daya Manusia:  Pelaksanaan program MBG membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam pengelolaan makanan, distribusi, dan pengawasan.  Kesenjangan kapasitas SDM di berbagai daerah dapat menyebabkan perbedaan kecepatan dan efektivitas implementasi program.

Koordinasi Antar Instansi:  Kesuksesan program MBG bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya.  Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan program.

Alokasi Anggaran:  Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar, distribusi anggaran yang tidak merata antar daerah dapat menyebabkan perbedaan dalam cakupan dan kualitas program MBG.

Prioritas Daerah:  Mungkin saja pemerintah daerah memprioritaskan program lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga implementasi MBG menjadi kurang optimal.

Akibatnya, anak-anak dan kelompok rentan di daerah yang belum terjangkau program MBG akan tetap mengalami kekurangan gizi, memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di Jawa Timur.  Penting bagi pemerintah untuk segera mengatasi masalah akses yang tidak merata ini dengan mempercepat implementasi program, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan memastikan distribusi anggaran yang adil dan merata ke seluruh daerah di Jawa Timur.

Solusi spesifik yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah akses Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak merata di Jawa Timur:

Mempercepat Implementasi Program:

Penataan Juknis:  Pemerintah pusat perlu segera merilis juknis MBG yang jelas dan terstruktur. Juknis ini harus mencakup detail tentang mekanisme distribusi, jenis makanan yang disalurkan, standar gizi, dan prosedur pengawasan.

Target Waktu:  Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan target waktu yang realistis untuk implementasi program di seluruh daerah.  Target ini harus diumumkan secara terbuka dan dipantau secara berkala.

Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi:

Forum Koordinasi:  Membentuk forum koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya.  Forum ini berfungsi untuk membahas strategi implementasi, mengatasi hambatan, dan memastikan kelancaran program.

Peran Aktif:  Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus proaktif dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan sekolah untuk memastikan program MBG berjalan lancar di wilayah masing-masing.

Mengatasi Kesenjangan Infrastruktur:

Peningkatan Akses Transportasi:  Pemerintah perlu meningkatkan akses transportasi ke daerah terpencil dengan membangun infrastruktur jalan, meningkatkan layanan angkutan umum, atau menyediakan transportasi khusus untuk distribusi makanan.

Penyediaan Fasilitas Penyimpanan:  Membangun atau menyediakan fasilitas penyimpanan makanan yang memadai di daerah terpencil untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:

Pelatihan:  Melaksanakan pelatihan bagi tenaga pendidik, petugas kesehatan, dan pengelola dapur umum tentang pengelolaan makanan bergizi, distribusi, dan pengawasan.

Rekrutmen:  Merekrut tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang gizi dan logistik untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Distribusi Anggaran yang Merata:

Transparansi:  Memastikan transparansi dalam alokasi anggaran MBG ke setiap daerah.  Informasi tentang alokasi anggaran harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pengawasan:  Melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran MBG untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Pemberdayaan Masyarakat:

Sosialisasi:  Melakukan sosialisasi program MBG kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua murid dan kelompok rentan, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka.

Kerjasama:  Membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Pemantauan dan Evaluasi:

Sistem Pemantauan:  Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menilai dampak program MBG terhadap status gizi anak dan kelompok rentan.

Evaluasi Berkala:  Melakukan evaluasi berkala terhadap program MBG untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan, serta untuk memperbaiki strategi dan implementasi program.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh Jawa Timur, sehingga dapat meningkatkan status gizi anak dan kelompok rentan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat melibatkan masyarakat secara aktif melalui beberapa cara:

Sosialisasi dan Edukasi:

Informasi Terbuka: Pemerintah perlu melakukan sosialisasi program MBG secara luas dan transparan kepada masyarakat.  Informasi ini dapat disebarluaskan melalui media massa, pertemuan masyarakat, dan platform digital.

Pentingnya Gizi:  Sosialisasi harus menekankan pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat.  Informasi tentang manfaat program MBG dan cara mendapatkannya harus disampaikan dengan mudah dipahami.

Peran Orang Tua:  Sosialisasi juga perlu melibatkan orang tua murid, khususnya di daerah yang belum terjangkau program.  Orang tua perlu dibekali pengetahuan tentang gizi seimbang dan cara mendukung program MBG di rumah.

Partisipasi dalam Pengadaan Makanan:

UMKM Lokal:  Program MBG dapat melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan.  Hal ini dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memastikan kualitas makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi.

Keterlibatan Petani:  Pemerintah dapat mendorong penggunaan bahan pangan lokal dalam program MBG.  Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Koperasi dan Lembaga:  Program MBG dapat bekerja sama dengan koperasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pangan dan gizi.  Kerjasama ini dapat mempermudah distribusi makanan dan meningkatkan akses bagi kelompok rentan.

Pengawasan dan Evaluasi:

Komite Sekolah:  Masyarakat dapat dilibatkan dalam komite sekolah untuk mengawasi pelaksanaan program MBG dan memberikan masukan.  Komite sekolah dapat memastikan bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan standar gizi dan memenuhi kebutuhan anak.

Posyandu:  Posyandu dapat berperan aktif dalam memantau status gizi anak dan memberikan edukasi tentang gizi kepada masyarakat.  Posyandu juga dapat membantu dalam mendistribusikan makanan kepada anak-anak yang kurang mampu.

Forum Masyarakat:  Pemerintah dapat membentuk forum masyarakat untuk membahas program MBG dan memberikan masukan.  Forum ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Pemberdayaan Masyarakat:

Pelatihan:  Pemerintah dapat memberikan pelatihan bagi masyarakat tentang pengelolaan makanan bergizi, pengolahan bahan pangan lokal, dan cara memasak makanan yang sehat.

Budaya Makan Sehat:  Program MBG dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang budaya makan sehat.  Sosialisasi tentang gizi seimbang dan pentingnya mengonsumsi makanan bergizi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.  Masyarakat juga dapat berperan penting dalam memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak dan kelompok rentan di Jawa Timur.

Penulis Dion 

Editor Djose