Mojokerto –  Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan Kabupaten Mojokerto menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Mojokerto pada Kamis, 9 Januari 2025.  Rapat yang berlangsung di ruang Komisi gedung DPRD setempat ini dihadiri oleh anggota Komisi II, Bapak H. Hartono (Koordinator Komisi II), Bapak Imam Sutarto, Bapak Bambang Wijanarko, Bapak Heri Suyatnoko, S.E, Ibu Ade Irma Suryani, serta Bapak Ridwan selaku Kepala DKPP Kabupaten Mojokerto.  Diskusi yang berlangsung intens memfokuskan pada evaluasi kinerja DKPP dan penajaman program kerja untuk tahun 2025, mengungkapkan sejumlah temuan yang mengkhawatirkan.

Bapak Heri Suyatnoko, S.E, KOMISI II DPRD Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Fraksi Nasdem

Hasil rapat menunjukkan adanya beberapa catatan penting terkait program kerja DKPP.  Komisi II menyoroti kurangnya program lumbung pangan yang terstruktur dan terukur dalam rencana kerja DKPP.  Hal ini dipertanyakan oleh Bapak Bambang Wijanarko yang menekankan pentingnya peran DKPP dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan yang terencana dengan baik.  Beliau mempertanyakan secara spesifik jenis lumbung pangan yang akan diimplementasikan oleh DKPP.

Bapak Heri Suyatnoko,S.E dan Bapak Bambang Widjanarko Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto dan OPD DKPP

Kepala DKPP, Bapak Ridwan, dalam penjelasannya menyampaikan kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.  Beliau menjelaskan bahwa minimnya anggaran tersebut menghambat perencanaan dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Penjelasan ini menimbulkan dinamika dalam rapat, karena Komisi II menilai bahwa Pemkab Mojokerto cenderung memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya jalan cor beton, tanpa memperhatikan skala prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi II, Bapak Heri Suyatnoko,S.E.,  mengungkapkan temuan yang memprihatinkan, yaitu kegagalan program bantuan sosial (bansos) beras tahun anggaran 2024 senilai Rp 1 miliar yang hingga saat ini masih tersimpan di Bulog.  Beliau juga menyinggung rendahnya profitabilitas program pembibitan benih ikan yang hanya menghasilkan keuntungan Rp 110 juta dari total anggaran Rp 1 miliar.

Meskipun DKPP memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, meliputi perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang ketahanan pangan, keamanan pangan, dan administrasi kesekretariatan,  realisasi di lapangan masih belum optimal. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemkab Mojokerto.

Bapak Heri Suyatnoko,S.E.  mengajukan beberapa rekomendasi penting.  Beliau menekankan perlunya Pemkab Mojokerto untuk lebih efektif dan efisien dalam mengimplementasikan visi dan misi daerah melalui breakdown yang terstruktur ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  Beliau juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengambil contoh keberhasilan daerah lain seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali dalam mengelola ekonomi kreatif dan home industri.

Rendahnya PAD Kabupaten Mojokerto, yang hanya mencapai sekitar Rp 750 miliar dari target Rp 800 miliar lebih, menjadi sorotan utama.  Bapak Heri Suyatnoko,S.E menyarankan swastanisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai strategi untuk meningkatkan PAD secara signifikan.  Beliau menilai bahwa pengelolaan BUMD yang kurang optimal dan rawan korupsi perlu dibenahi untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto.

Rapat kerja ini telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan krusial dalam kinerja DKPP Kabupaten Mojokerto.  Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto mendesak Pemkab Mojokerto untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja DKPP dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Penulis Dion

Editor Djose