Jakarta - Rencana penghapusan koridor Transjakarta Blok M-Kota oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta menimbulkan perdebatan.  Alasan utamanya adalah untuk menghindari tumpang tindih dengan jalur MRT Lebak Bulus-Kota setelah pembangunannya selesai. Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan rencana ini sebagai bagian dari rencana induk transportasi Jakarta, dengan pengalihan armada bus ke rute lain yang membutuhkan layanan tambahan.

Namun, calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, meminta kajian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.  Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebelum melakukan perubahan rute. Pernyataan Rano menunjukkan perlunya analisis dampak sosial dan ekonomi dari penghapusan koridor ini terhadap pengguna Transjakarta di sepanjang rute Blok M-Kota.

Penghapusan koridor ini berpotensi menimbulkan beberapa dampak.  Di satu sisi, efisiensi transportasi umum dapat meningkat dengan mengurangi duplikasi layanan.  Namun, di sisi lain, pengguna Transjakarta mungkin mengalami kesulitan aksesibilitas, terutama jika alternatif transportasi belum memadai.  Oleh karena itu, kajian yang komprehensif mengenai dampak penghapusan koridor ini terhadap mobilitas masyarakat sangatlah penting sebelum implementasi dilakukan.  Kajian tersebut harus mempertimbangkan aspek efisiensi, aksesibilitas, dan dampak sosial-ekonomi secara menyeluruh.

Rano Karno, bersama Pramono Anung, memiliki beberapa alternatif solusi untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta, selain penghapusan koridor Transjakarta. Beberapa solusi yang mereka tawarkan meliputi:   Peningkatan cakupan dan akses transportasi publik terintegrasi: Rano dan Pramono berencana memperkuat dan meningkatkan transportasi publik yang terintegrasi, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, dan Mikrotrans Jaklingko.  Mereka ingin menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama bagi masyarakat urban, untuk menciptakan Jakarta yang lebih sehat dan lestari.

Transjakarta Laut:  Rano dan Pramono berencana meluncurkan Transjakarta Laut untuk melayani warga Kepulauan Seribu.  Ini menunjukkan komitmen mereka untuk memperluas akses transportasi publik ke wilayah yang terpencil.

Subsidi tarif transportasi berbasis NIK:  Rano dan Pramono berencana mempertahankan subsidi tarif transportasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sistem Account Based Ticketing.   Tujuannya adalah untuk membuat transportasi publik lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pengembangan hunian berbasis TOD:  Rano dan Pramono berencana menyediakan hunian berbasis TOD (Transit Oriented Development) yang terintegrasi dengan transportasi publik.   Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dengan menyediakan perumahan yang dekat dengan akses transportasi publik.

Selain itu, Rano Karno juga mengakui peran penting Transjakarta dalam mengurangi kemacetan.   Ia berterima kasih kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang menginisiasi bus Transjakarta.

Secara keseluruhan, Rano Karno dan Pramono Anung tampaknya lebih fokus pada peningkatan dan integrasi transportasi publik sebagai solusi utama untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta, daripada penghapusan koridor Transjakarta.  Mereka berpendapat bahwa transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan terintegrasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penulis Dion 

Editor Djose