Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih menghadapi permasalahan serius terkait tingginya angka pelanggaran kendaraan bermotor jenis truk yang melanggar aturan Over Dimension Over Loading (ODOL). Meskipun Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik telah berupaya meningkatkan pengawasan dan menerapkan pembatasan jam operasional,  diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menekan angka pelanggaran tersebut.

Analisis permasalahan menunjukkan beberapa hambatan utama dalam penanganan pelanggaran ODOL di Gresik.  Pertama, kekurangan data statistik resmi mengenai jumlah pelanggaran ODOL menghambat analisis yang mendalam dan evaluasi efektivitas program.  Meskipun pengawasan intensif dilakukan, terutama pada jam-jam larangan beroperasi (05.00-08.00 WIB dan 15.00-18.00 WIB pada Sabtu dan Minggu), pelanggaran masih sering terjadi, seperti yang terlihat pada insiden di Tempat Parkir Khusus (TPK) Desa Ngawen.

Kedua,  Dishub Gresik memiliki keterbatasan kewenangan dalam penindakan hukum.  Dishub hanya dapat memberikan imbauan dan arahan, tanpa memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi hukum.  Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh truk dari luar daerah, sementara perusahaan lokal umumnya lebih patuh terhadap aturan.  Kendaraan kecil juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi komprehensif :  Penguatan Koordinasi dan Penegakan Hukum: Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang erat antara Dishub Gresik, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya sangat krusial untuk melakukan penindakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelanggar, baik dari dalam maupun luar daerah.

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi:  Sosialisasi dan edukasi kepada para pengemudi truk, terutama yang berasal dari luar daerah, perlu ditingkatkan melalui berbagai saluran media dan sosialisasi langsung di lapangan.  Kampanye edukasi harus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan dampak negatif dari pelanggaran ODOL.

Pemanfaatan Teknologi Informasi:  Penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem monitoring real-time dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan pelanggaran.  Data yang akurat dan terintegrasi akan mendukung evaluasi program dan alokasi sumber daya yang lebih efisien.

Pengumpulan Data yang Sistematis:  Dishub Gresik perlu membangun sistem pengumpulan data yang sistematis dan akurat mengenai jumlah pelanggaran ODOL, lokasi, jenis kendaraan, dan waktu kejadian.  Data ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas program dan perencanaan strategi selanjutnya.

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda):  Pemkab Gresik perlu mempertimbangkan penyusunan Perda Tata Tertib Lalu Lintas yang mengatur secara spesifik jam operasional truk bermuatan besar atau ODOL yang masuk wilayah Kabupaten Gresik.  Perda ini akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk penindakan pelanggaran dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemkab Gresik dalam mengatur lalu lintas. Perda harus disusun secara partisipatif, melibatkan berbagai pihak terkait, dan memuat sanksi yang tegas dan proporsional.

Penyediaan Fasilitas Parkir yang Memadai:  Pemerintah perlu memastikan tersedianya fasilitas parkir yang memadai dan aman untuk truk-truk ODOL, guna mengurangi pelanggaran parkir di tempat yang tidak diizinkan.

Pelanggaran ODOL tidak hanya berdampak pada keselamatan lalu lintas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Gresik.  Kerusakan infrastruktur jalan akibat beban berlebih meningkatkan biaya perawatan dan perbaikan yang ditanggung pemerintah daerah. Kemacetan lalu lintas yang ditimbulkan juga meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha, menurunkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta berpotensi mengurangi daya saing produk lokal.  Selain itu, tingginya potensi kecelakaan akibat pelanggaran ODOL juga berdampak pada biaya perawatan kesehatan dan kerugian ekonomi lainnya.

Penanganan permasalahan ODOL di Kabupaten Gresik memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak terkait dan mempertimbangkan dampak ekonomi yang signifikan.  Dengan menerapkan strategi yang telah diusulkan dan didukung oleh data yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk menekan angka pelanggaran ODOL dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan efisien di Kabupaten Gresik.  Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis Dion 

Editor Djose