Sukabumi, Jawa Barat –  Kampung Sirna Mukti, Desa Sukmaja, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, kini bukan lagi kampung, tetapi kubangan lumpur kematian.  Bencana alam telah menghancurkan, tetapi kegagalan pemerintah telah memperparah penderitaan menjadi tragedi kemanusiaan yang tak termaafkan.  Selama sepuluh hari, 137 jiwa dari 38 keluarga terkurung dalam kondisi yang lebih mirip penjara daripada tempat pengungsian, terisolasi dan terabaikan oleh negara yang seharusnya melindungi mereka. 

Bayangkan:  bukan hanya kekurangan makanan, tetapi kelaparan yang mencengkeram.  Bukan hanya haus, tetapi dahaga yang membakar tenggorokan. Bukan hanya kelelahan, tetapi tubuh yang lemas tak berdaya akibat kekurangan gizi.  Air sawah yang keruh, berbau busuk, dan dipenuhi kuman menjadi satu-satunya sumber air untuk memasak, sebuah tindakan yang memaksa mereka mempertaruhkan nyawa demi bertahan hidup.  Ini bukan sekadar kondisi memprihatinkan, ini adalah gambaran mengerikan dari keputusasaan yang dipaksakan oleh ketidakmampuan pemerintah. Video yang beredar bukanlah sekadar dokumentasi, tetapi adalah bukti nyata kegagalan negara yang memalukan.

"Kami sangat kekurangan makanan, air bersih, dan peralatan masak.  Untuk masak saja kami pakai air sawah," kata salah satu pengungsi, suaranya adalah teriakan putus asa yang menggemakan kegagalan negara yang tak terampuni.  Kata-kata itu bukanlah keluhan, tetapi adalah tuduhan keras terhadap pemerintah yang telah mengabaikan hak dasar kemanusiaan rakyatnya.

Sepuluh hari.  Waktu yang cukup bagi pemerintah untuk bertindak, tetapi mereka memilih untuk berdiam diri, membiarkan rakyatnya terjebak dalam kubangan lumpur penderitaan.  Keterlambatan bantuan bukan hanya kelalaian, tetapi adalah bukti nyata ketidakpedulian yang tak terbayangkan. Isolasi geografis bukanlah alasan, tetapi hanya pembenaran bagi ketidakmampuan dan ketidakpedulian birokrasi yang gagal berfungsi.

Kondisi pengungsian bukan hanya buruk, tetapi mengerikan.  Bayangkan anak-anak yang kurus kering, kulit mereka tampak menempel di tulang, mata mereka sayu karena kekurangan gizi.  Bayangkan lansia yang lemah tak berdaya, tubuh mereka gemetar karena kedinginan dan penyakit. Mereka semua terpapar risiko penyakit mematikan akibat sanitasi yang buruk dan konsumsi air yang tercemar.  Pemerintah, yang seharusnya menjadi pelindung, justru membiarkan rakyatnya menghadapi kematian yang mengerikan.

Kejadian ini bukanlah sekadar bencana, tetapi adalah tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh kelalaian dan ketidakpedulian pemerintah.  Investigasi menyeluruh dan tuntutan pertanggungjawaban mutlak diperlukan. Ini bukan hanya tentang perbaikan mekanisme, tetapi tentang perombakan total sistem penanggulangan bencana yang telah gagal melindungi rakyatnya.  137 jiwa yang terlantar di Sirna Mukti menuntut keadilan, dan perubahan sistemik yang mendalam. Mereka menuntut agar suara mereka didengar, dan penderitaan mereka diakui sebagai kegagalan negara yang tak termaafkan.

Kejadian di Kampung Sirna Mukti bukanlah sekadar tragedi, melainkan aib nasional yang menuntut tindakan konkret dan segera.  Ini bukan hanya tentang belas kasihan, tetapi tentang pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kami menyerukan:

Investigasi Independen dan Transparan:  Sebuah investigasi independen dan transparan harus segera dilakukan untuk mengungkap akar permasalahan kegagalan penanggulangan bencana di Kampung Sirna Mukti.  Hasil investigasi harus dipublikasikan secara terbuka dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Bantuan Darurat Segera dan Memadai:  Bantuan darurat yang memadai dan segera harus diberikan kepada para pengungsi, termasuk penyediaan makanan bergizi, air bersih yang aman, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara yang layak.  Bantuan ini tidak boleh hanya bersifat sementara, tetapi harus berkelanjutan hingga para pengungsi dapat kembali membangun kehidupan mereka.

Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana:  Sistem penanggulangan bencana nasional harus direformasi secara menyeluruh.  Ini termasuk peningkatan infrastruktur, sistem peringatan dini yang efektif, pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.  Sistem harus lebih responsif, efisien, dan akuntabel.

Kompensasi bagi Korban:  Pemerintah harus memberikan kompensasi yang layak kepada para korban atas kerugian materiil dan non-materiil yang mereka alami akibat bencana dan kegagalan pemerintah dalam memberikan bantuan.

Reformasi Birokrasi:  Birokrasi yang lamban dan tidak responsif harus direformasi.  Sistem perizinan dan pengadaan barang dan jasa harus dipermudah dan dipercepat untuk memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan efisien saat terjadi bencana.

Tragedi Kampung Sirna Mukti tidak boleh terulang.  Tindakan konkret dan segera harus diambil untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan.  137 jiwa yang menderita di Sirna Mukti menuntut keadilan, dan perubahan sistemik yang mendalam. Mereka menuntut agar suara mereka didengar, dan penderitaan mereka diakui sebagai kegagalan negara yang tak termaafkan, dan menjadi momentum untuk reformasi menyeluruh dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia.

Penulis DION

Editor DJOSE