Kota Mojokerto Jumat, 6 Desember 2024, menyusul banjir kemarin malam, disebabkan intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan banjir melanda Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Penjabat Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, mengadakan rapat terbatas mitigasi bencana di MI Darul Huda, sebuah sekolah yang terkena dampak langsung dari banjir.  Pilihan lokasi yang tidak biasa ini disengaja, seperti yang dijelaskan oleh Moh. Ali Kuncoro: "Kami mengadakan rapat di sini agar semua orang dapat merasakan langsung kondisi di daerah yang terkena banjir."

Pj. Walikota Moh. Ali Kuncoro & Sekdakota Gaguk Tri Prasetyo

Penjabat Wali Kota, yang juga dikenal sebagai "Mas Pj," menekankan pendekatan proaktif kota dalam manajemen bencana meskipun tidak adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang resmi dibentuk.  Beliau menyatakan bahwa tanggung jawab saat ini berada di tangan semua organisasi pemerintah daerah (OPD). "Semua OPD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi BPBD selama bencana. Tugas pemerintah adalah hadir dan memastikan keselamatan warga," tegasnya.

rumah warga Kelurahan Kedundung

Bapak Kuncoro mengakui tantangan besar yang ditimbulkan oleh hujan lebat dalam beberapa hari terakhir.  Geografi Mojokerto, yang dicirikan oleh topografi cekungan dan tujuh sungai yang mengalir melaluinya, membuatnya sangat rentan terhadap banjir.  Beliau menjelaskan upaya kota: "Kami memiliki 22 pompa siap untuk mengurangi debit air, tetapi ketika ada aliran air dari daerah lain, sungai meluap, dan banjir tidak dapat dihindari. Fokus utama kami adalah keselamatan warga."

Di luar tanggapan langsung, Bapak Kuncoro menyoroti pentingnya koordinasi antar wilayah untuk mengatasi sedimentasi sungai dan banjir, masalah yang tidak dapat diselesaikan hanya di dalam batas kota Mojokerto.  Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dijadwalkan pada hari Senin, 9 Desember 2024, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. "Manajemen bencana harus didekati dari hulu ke hilir. Pengerukan sungai dangkal juga merupakan prioritas bersama untuk meningkatkan aliran air," tambahnya.

Rapat tersebut juga membahas perlunya peningkatan respons terhadap potensi bahaya lainnya, seperti pohon tumbang, yang sering terjadi selama hujan deras.  Bapak Kuncoro mengakhiri dengan pernyataan yang tegas: "Kita harus memastikan semua orang siap. Mitigasi bukan hanya tentang peralatan atau infrastruktur; itu juga tentang kesiapsiagaan sumber daya manusia."  Keputusan Penjabat Wali Kota untuk mengadakan rapat di lokasi yang terkena banjir menggarisbawahi komitmen kota terhadap pendekatan praktis dan berpusat pada masyarakat dalam manajemen dan kesiapsiagaan bencana.

OPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi BPBD selama bencana, meskipun BPBD resmi belum dibentuk. Langkah konkret yang dapat diambil oleh OPD untuk menjalankan fungsi BPBD:

Koordinasi dan Kolaborasi: OPD harus bekerja sama dengan baik dalam koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Hal ini penting untuk memastikan respons yang terpadu dan efektif terhadap bencana.

cek sound Horeg

Kesiapsiagaan: OPD harus memiliki rencana kesiapsiagaan bencana yang terstruktur dan terlatih.  Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang akan diambil sebelum, selama, dan setelah bencana.

Peringatan Dini: OPD harus memiliki sistem peringatan dini yang efektif untuk memberitahu masyarakat tentang potensi bencana.  Sistem ini harus mencakup cara untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan akurat.

Penanganan Darurat: OPD harus memiliki kemampuan untuk menanggapi bencana dengan cepat dan efektif.  Ini termasuk menyediakan bantuan darurat seperti makanan, air, tempat berlindung, dan perawatan medis.

Pemulihan: OPD harus membantu dalam upaya pemulihan setelah bencana.  Ini termasuk membantu masyarakat untuk membangun kembali kehidupan mereka dan memulihkan infrastruktur yang rusak.

Pemantauan dan Evaluasi: OPD harus secara berkala memantau dan mengevaluasi kesiapsiagaan dan respons bencana mereka.  Ini membantu mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan untuk memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi bencana di masa depan.

Selain langkah-langkah di atas, OPD juga harus: Mempromosikan kesadaran bencana: OPD harus memainkan peran aktif dalam mempromosikan kesadaran bencana di masyarakat.  Ini termasuk memberikan pelatihan dan pendidikan tentang cara bersiap menghadapi bencana.

Membangun infrastruktur: OPD harus membantu dalam membangun infrastruktur yang tangguh bencana.  Ini termasuk membangun tempat berlindung, sistem drainase, dan struktur yang tahan gempa.

Melakukan penelitian dan pengembangan: OPD harus terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik penanggulangan bencana.

Dengan menjalankan fungsi BPBD secara efektif, OPD dapat memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari bencana dan membangun kota yang tangguh bencana.

Selain OPD, beberapa pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya mitigasi bencana di Kota Mojokerto :

Masyarakat: Masyarakat merupakan aktor utama dalam mitigasi bencana.  Mereka harus aktif dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana.  Masyarakat juga harus berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran bencana di lingkungan mereka.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM berperan dalam mendukung upaya mitigasi bencana dengan berbagai cara, seperti memberikan pelatihan, bantuan logistik, dan advokasi.  Beberapa LSM yang aktif di bidang penanggulangan bencana di Mojokerto antara lain .

Akademisi: Akademisi memiliki peran penting dalam penelitian dan pengembangan strategi mitigasi bencana.  Mereka dapat memberikan masukan ilmiah dan teknis untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan bencana.

Aktor Ekonomi: Aktor ekonomi, seperti perusahaan dan pengusaha, dapat berperan dalam mitigasi bencana dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana.  Mereka juga dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

Media Massa: Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran bencana di masyarakat.  Mereka juga dapat membantu dalam proses evakuasi dan bantuan pasca bencana.

Organisasi Profesi: Organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dapat memberikan dukungan teknis dan profesional dalam upaya mitigasi bencana.

Penting untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat dalam upaya mitigasi bencana di Mojokerto.  Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dalam mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat