Jakarta – Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, telah mengeluarkan peringatan keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis saat Pemilihan Umum Serentak 27 November 2024. Ia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti mendukung atau menggalang massa untuk calon atau partai tertentu.

Pernyataan Karnavian ini muncul setelah adanya laporan tentang keterlibatan ASN dalam kegiatan politik, termasuk dugaan keterlibatan oknum individu individu pejabat tinggi, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala OPD, Camat ada juga Kades / Lurah di Mojokerto, Jawa Timur. Menteri menekankan pentingnya ASN untuk menjaga profesionalitas dan netralitas, yang merupakan peran penting untuk menjaga integritas proses pemilihan. Ia menyampaikan pernyataan ini dalam pertemuan dengan Dewan Pimpinan Daerah RI di Jakarta.

Sikap tegas Menteri ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat merusak kepercayaan publik dan menyebabkan ketidakberesan dalam proses pemilihan. Dengan menuntut pertanggungjawaban, Karnavian bertujuan untuk menjaga integritas aparatur sipil negara dan menegakkan prinsip netralitas dalam pemilihan umum. BKN dan KEMENPAN RB diharapkan untuk menyelidiki tuduhan ini secara menyeluruh dan mengambil tindakan disiplin yang tepat terhadap mereka yang terbukti bersalah. Langkah ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia. Publik menunggu informasi lebih lanjut tentang penyelidikan dan sanksi yang dijatuhkan.

BKN dan KEMENPAN RB memiliki peran penting dalam menyelidiki tuduhan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Mereka akan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti KASN, Bawaslu, dan Kemendagri untuk memastikan proses penyelidikan yang komprehensif dan adil. Langkah- langkah yang mungkin diambil:

BKN dan KEMENPAN RB akan menerima laporan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, Bawaslu, dan instansi terkait. Laporan tersebut akan diteliti secara cermat untuk menentukan apakah ada indikasi pelanggaran netralitas ASN.

Jika ada indikasi pelanggaran, BKN dan KEMENPAN RB akan melakukan investigasi mendalam. Investigasi ini dapat melibatkan wawancara dengan ASN yang dituduh, saksi, dan pengumpulan bukti-bukti.

BKN dan KEMENPAN RB akan memeriksa aktivitas media sosial ASN yang dituduh untuk melihat apakah ada postingan atau aktivitas yang menunjukkan dukungan terhadap calon atau partai tertentu.

Jika terbukti bersalah, BKN dan KEMENPAN RB akan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang terlibat. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemecatan.

BKN dan KEMENPAN RB akan bekerja sama dengan Bawaslu, KASN, dan Kemendagri untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam proses penyelidikan dan penegakan sanksi.

Proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan. BKN dan KEMENPAN RB memastikan bahwa setiap ASN yang dituduh diberikan kesempatan untuk membela diri.  Mereka juga harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan adil dan proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BKN dan KEMENPAN RB memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses penyelidikan terhadap ASN yang terlibat politik praktis dilakukan secara profesional dan transparan.

BKN dan KEMENPAN RB membentuk tim penyelidik independen terdiri dari anggota dari berbagai lembaga terkait seperti KASN, Bawaslu, dan Kemendagri.

Tim ini memiliki kredibilitas dan integritas tinggi, serta bebas dari pengaruh politik.

Keanggotaan tim yang beragam akan membantu memastikan bahwa proses penyelidikan tidak bias dan adil.

BKN dan KEMENPAN RB sudah pasti memiliki SOP yang jelas dan terstruktur untuk menangani kasus pelanggaran netralitas ASN.

SOP ini mencakup langkah-langkah yang terperinci untuk menerima laporan, melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan menentukan sanksi.

Proses penyelidikan dilakukan secara terstruktur dan konsisten.

BKN dan KEMENPAN RB transparan dalam proses penyelidikan.

Mereka dapat menerbitkan informasi publik tentang kasus yang sedang diselidiki, termasuk identitas ASN yang dituduh, jenis pelanggaran, dan tahap penyelidikan yang sedang berlangsung.

Transparansi untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses penyelidikan tidak dilakukan secara tertutup.

ASN yang dituduh diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengajukan bukti yang meringankan.

BKN dan KEMENPAN RB memastikan bahwa ASN yang dituduh memiliki akses yang adil terhadap proses hukum dan dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan hasil penyelidikan.

BKN dan KEMENPAN RB menjalin kerjasama erat dengan lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KASN.

Kerjasama ini akan membantu memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara independen dan profesional.

Proses penyelidikan terhadap ASN yang terlibat politik praktis dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga dapat menjaga integritas dan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu.

ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis dapat dikenai berbagai sanksi, baik berupa sanksi disiplin maupun sanksi pidana. 

Sanksi Disiplin: Berupa teguran: Bentuk sanksi paling ringan yang diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran ringan.

Penurunan Pangkat: Sanksi ini diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran sedang, seperti menyebarkan informasi yang bersifat provokatif atau mendukung calon tertentu.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): Sanksi paling berat yang dapat diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran berat, seperti melakukan kampanye terbuka atau menggunakan jabatan untuk menguntungkan calon tertentu.

Sanksi Pidana: Pidana Kurungan: Berdasarkan Pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ASN yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.

Denda: Selain pidana kurungan, ASN juga dapat dikenai denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi Lainnya:  Penghentian Tugas: ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis dapat dihentikan sementara dari tugasnya selama proses penyelidikan dan persidangan.

Pencabutan Hak Politik: ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat dicabut hak politiknya, seperti hak untuk memilih dan dipilih.

Penentuan Jenis Sanksi:  Jenis sanksi yang diberikan kepada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis akan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran ringan: Biasanya dikenai sanksi disiplin berupa teguran atau penurunan pangkat.

Pelanggaran sedang: Dapat dikenai sanksi disiplin berupa penurunan pangkat atau PTDH, serta sanksi pidana berupa denda.

Pelanggaran berat: Dapat dikenai sanksi disiplin berupa PTDH, serta sanksi pidana berupa kurungan dan denda.

Penting untuk diingat: BKN dan KEMENPAN RB memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi disiplin kepada ASN.

Sanksi pidana diberikan oleh pengadilan setelah melalui proses persidangan.

Penjatuhan sanksi harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis dapat dikenai berbagai sanksi, baik berupa sanksi disiplin maupun sanksi pidana. Jenis sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dan integritas proses pemilihan umum.

Penulis Dion 

Editor Djose