SURABAYA, Kasus korupsi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto Jawa Timur yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 29 miliar baru saja memasuki agenda tuntutan dengan dijatuhkannya hukuman penjara terhadap lima orang terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.  Tuntutan tersebut, berkisar 8.5 sampai 10.5 tahun penjara, menunjukkan keseriusan penegak hukum dalam menangani kasus ini dan memberikan sinyal kuat bagi pelaku korupsi lainnya. Namun, di balik tuntutan tersebut, terdapat implikasi sistemik yang lebih luas yang perlu dikaji.

Kelima orang terdakwa, yang terdiri dari mantan Direktur Utama, mantan Direktur Operasional, dan tiga orang nasabah, masing-masing dituntut dengan hukuman yang berbeda-beda, mencerminkan tingkat keterlibatan dan keuntungan yang mereka peroleh dari aksi korupsi tersebut.  Choirudin dan Reni Triana, sebagai pihak internal BPRS, dituntut 8.5 tahun penjara, sementara Bambang Gatot Setiono dan Hendra Agus Wijaya, sebagai nasabah, dituntut 10.5 tahun penjara. Sudarso, nasabah lainnya, dituntut 9 tahun penjara. Selain hukuman penjara, mereka juga diwajibkan membayar denda dan beberapa terdakwa diharuskan mengembalikan kerugian negara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),  menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana negara. Modus operandi yang diduga digunakan, yaitu window dressing, di mana satu agunan digunakan untuk beberapa kredit, menunjukkan adanya sistem yang lemah dan rentan terhadap manipulasi.

Fakta bahwa awalnya penyidik memperkirakan potensi tersangka mencapai 80 orang, menggambarkan kompleksitas dan sifat sistemik dari kasus korupsi ini.  Ini bukan sekadar tindakan individu, melainkan indikasi adanya jaringan dan sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana secara terstruktur dan sistematis.  Bukti-bukti yang dikumpulkan Kejari Kota Mojokerto, termasuk pemeriksaan 45 saksi, temuan pelanggaran SOP perbankan, dugaan pembagian fee, dan penyitaan dokumen, semakin memperkuat dugaan tersebut.

Hasil audit keuangan awal yang menunjukkan potensi kerugian negara mencapai Rp 50 miliar, jauh lebih besar dari kerugian yang terungkap dalam tuntutan,  menunjukkan betapa besarnya dampak korupsi ini terhadap keuangan negara. Perbedaan angka ini menandakan bahwa investigasi masih terus berlanjut dan kemungkinan akan ada terdakwa lain yang diproses hukum.

Kasus ini bukan hanya tentang hukuman bagi lima terdakwa, tetapi juga tentang perlunya reformasi sistemik di BPRS Kota Mojokerto dan lembaga keuangan lainnya.  Penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, dan penegakan aturan perbankan yang ketat merupakan langkah-langkah krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa.  Publik menantikan putusan pengadilan dan berharap kasus ini menjadi pembelajaran berharga dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Lebih jauh lagi, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan yang ketat dan reformasi sistemik untuk mencegah korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

Modus operandi window dressing dalam kasus korupsi Bank BPRS Kota Mojokerto adalah sebuah trik manipulatif yang digunakan untuk menyembunyikan penyalahgunaan dana dan memanipulasi penilaian kredit.  

Cara Kerja Window Dressing:   Satu Agunan, Beberapa Kredit: Dalam window dressing, satu aset (misalnya tanah atau bangunan) digunakan sebagai jaminan untuk beberapa kredit yang berbeda.  Ini menciptakan ilusi bahwa setiap kredit memiliki jaminan yang memadai, sementara pada kenyataannya, aset tersebut mungkin tidak cukup untuk menutupi semua pinjaman tersebut.

Manipulasi Dokumen:  Dokumen-dokumen terkait aset jaminan mungkin dibuat-buat atau dimodifikasi untuk menunjukkan nilai aset yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak bank bahwa kredit yang diberikan aman dan terjamin.

Pemalsuan Data:  Data keuangan nasabah atau perusahaan yang mengajukan kredit mungkin dipalsukan untuk menunjukkan tingkat keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Hal ini membuat pihak bank keliru dalam menilai kemampuan nasabah untuk melunasi kredit.

Dampak Window Dressing: Penyalahgunaan Dana:  Dengan menggunakan satu agunan untuk beberapa kredit, pihak yang terlibat dapat mengucurkan dana kredit secara berlebihan, melebihi nilai sebenarnya dari jaminan.  Ini memungkinkan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sesuai.

Kerugian Negara:  Ketika kredit macet atau tidak terbayar, negara menanggung kerugian karena dana negara yang digunakan untuk menyalurkan kredit tersebut tidak dapat kembali.

Kerugian Bagi Nasabah Lain:  Window dressing juga dapat merugikan nasabah lain yang memiliki kredit yang sah. Ketika bank mengalami kerugian akibat kredit macet,  bank mungkin kesulitan memenuhi kewajibannya kepada nasabah lain yang terdampak.

Contoh Kasus BPRS Kota Mojokerto:  Dalam kasus BPRS Kota Mojokerto, diduga window dressing digunakan untuk memberikan kredit kepada beberapa nasabah dengan menggunakan satu agunan yang sama.

Pihak internal BPRS diduga bekerja sama dengan nasabah untuk memalsukan dokumen dan data keuangan agar kredit dapat disetujui.

Hal ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan karena kredit yang diberikan tidak terbayar dan aset jaminan yang digunakan tidak cukup untuk menutupi kerugian.

Window dressing merupakan sebuah modus korupsi yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara dan merugikan masyarakat.  Penegakan hukum dan reformasi sistemik di lembaga keuangan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi seperti ini dan melindungi kepentingan masyarakat.

Penulis Dion 

Editor Djose