H. Hartono F PDI Perjuangan Sumpah Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 2024-2029.

H. Hartono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) secara resmi dilantik sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur untuk periode 2024-2029 dalam sidang paripurna DPRD setempat, dengan agenda pengambilan sumpah jabatan dan penetapan yang diselenggarakan di Graha Whicesa pada hari Kamis, 31 Oktober 2024. Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Ainy Zuroh.

Dalam sidang paripurna DPRD kedua, terkait perubahan alat kelengkapan dewan, H. Hartono dari FPDIP menjabat sebagai pimpinan dewan.

Sebelumnya, H. Hartono menjabat sebagai Ketua Komisi II sekaligus anggota FPDIP. Posisi Ketua Komisi II DPRD kini dipegang oleh Elia Joko Sambodo, juga dari FPDIP. Elia sebelumnya merupakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto.

Sidang paripurna untuk penetapan alat kelengkapan dewan komisi dijadwalkan pada bulan November 2024. Hal ini diumumkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ainy Zuroh. 

Peran baru H. Hartono sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto menghadirkan sejumlah tantangan, terutama mengingat lanskap politik dan tanggung jawab DPRD. Berikut beberapa tantangan potensial yang mungkin dia hadapi:

Memimpin Mantan Rekan: Sebagai mantan anggota DPRD dan Ketua Komisi II, H. Hartono kini akan memimpin individu-individu yang sebelumnya diajaknya bekerja sama. Transisi ini bisa menjadi tantangan, karena dia perlu membangun dinamika baru dengan mantan koleganya sambil menjaga rasa hormat dan profesionalitas. Dia mungkin perlu mengatasi potensi kekecewaan atau perlawanan dari mereka yang juga menginginkan posisi kepemimpinan. 

H. Hartono Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto Jawa Timur bersama istri.

Mengelola Kepentingan yang Beragam: DPRD terdiri dari perwakilan dari berbagai partai politik dengan agenda dan prioritas yang beragam. H. Hartono harus secara efektif mengelola kepentingan yang saling bersaing ini untuk memastikan kelancaran fungsi dewan dan implementasi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dia akan membutuhkan keterampilan negosiasi dan membangun konsensus yang kuat untuk mengatasi potensi konflik dan menemukan titik temu. 

Menyeimbangkan Tekanan Politik dan Harapan Publik: DPRD memainkan peran penting dalam mewakili kepentingan rakyat dan meminta pertanggungjawaban cabang eksekutif. H. Hartono akan menghadapi tekanan dari partai politik dan publik untuk menjalankan tanggung jawab ini secara efektif. Dia harus menavigasi keseimbangan yang rumit ini untuk mempertahankan kepercayaan publik sambil memastikan tercapainya tujuan politik DPRD. 

Menangani Masalah dan Kekhawatiran Lokal: Kabupaten Mojokerto, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. H. Hartono harus memprioritaskan masalah-masalah ini dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain untuk menemukan solusi yang mengatasi kebutuhan masyarakat. Dia juga harus memastikan bahwa DPRD secara efektif mengalokasikan sumber daya dan menerapkan kebijakan yang mendorong pembangunan berkelanjutan. 

Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas: Publik mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dari pejabat terpilih mereka. H. Hartono harus memastikan bahwa DPRD beroperasi dengan integritas, membuat keputusan demi kepentingan rakyat dan bersikap transparan tentang proses dan tindakannya. Dia juga harus membangun mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban DPRD atas keputusan dan kinerjanya.

Beradaptasi dengan Kondisi yang Berubah: Lanskap politik dan kebutuhan masyarakat terus berkembang. H. Hartono harus adaptif dan responsif terhadap perubahan ini, menyesuaikan prioritas dan strategi DPRD sebagaimana diperlukan. Dia juga harus terbuka terhadap ide dan perspektif baru, menumbuhkan budaya inovasi dan kolaborasi di dalam dewan.

Secara keseluruhan, peran baru H. Hartono sebagai pimpinan DPRD menghadirkan serangkaian tantangan yang kompleks. Keberhasilannya akan bergantung pada kemampuannya untuk menavigasi tantangan ini secara efektif, menunjukkan kepemimpinan, komunikasi, dan keterampilan kolaborasi yang kuat. Dia harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, menjaga transparansi dan akuntabilitas, dan beradaptasi dengan perubahan lanskap politik dan sosial.

Penulis DION

Editorial DJOSE