Kualitas Jalan Cor Beton di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, di pertanyakan?

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kini dihiasi jalan raya berlapis beton yang menawan. Program infrastruktur ini , program pemerintah pusat era Presiden Jokowi kemudian di adopsi Pemkab Mojokerto di era pemerintahan MKP 2010-2015 yang gagal menjalankan program kampanye nya, saat berpasangan dengan wakil Bupati Choirun Nisa' maupun MKP berpasangan dengan Pungkasiadi 2016-2021. 

Saat ini program insfratruktur jalan cor beton menjadi kebanggaan Bupati Mojokerto, Ikhfina Fahmawati. Namun, di balik gemerlap beton, tersembunyi realitas pahit yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat.

Kritik pedas dilayangkan terhadap program ini. Masyarakat mempertanyakan efektivitas pembangunan jalan beton yang terkesan dipaksakan, sementara kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terabaikan.

"Jalan beton memang bagus, tapi apa gunanya kalau perut kami kosong?" ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Ia mengeluhkan kesulitan ekonomi yang kian mencekik, diiringi PHK massal dan pemblokiran JKN KIS, BPJS  BPID oleh pemerintah daerah.

Pendidikan pun tak luput dari sorotan. Biaya pendidikan yang mahal membuat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terhambat.

Lebih miris lagi, program infrastruktur ini diduga kuat hanya menguntungkan segelintir pihak, khususnya perusahaan keluarga yang dekat dengan penguasa.

Bukti nyata dari kecurigaan ini terungkap dengan tertangkapnya Mustafa Kamal Pasa, mantan Bupati Mojokerto dan suami Ikhfina Fahmawati, oleh KPK atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu kasus yang menyeretnya adalah proyek infrastruktur jalan beton.

"Anehnya, Bupati Ikhfina Fahmawati justru bangga dengan program ini seolah-olah dirinya yang paling berjasa," ujar seorang aktivis yang menolak disebutkan namanya. "Dia seakan menutup mata terhadap penderitaan rakyat yang terpuruk dalam kemiskinan."

Situasi ini semakin pelik dengan disingkirkannya Wakil Bupati dari peran aktif dalam pemerintahan. Langkah ini diduga kuat untuk menutupi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di balik program infrastruktur jalan beton.

Masyarakat Mojokerto menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Mereka berharap program pembangunan infrastruktur di masa depan benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar proyek beton yang megah namun hampa makna.

Data statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto justru meningkat sejak program jalan beton digalakkan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan mencapai 10,2%, meningkat dari 9,8% pada tahun 2019.

Berikut beberapa contoh kasus konkret tentang kerugian yang dialami masyarakat akibat program ini:

Meningkatnya biaya transportasi:  Meskipun jalan beton terlihat bagus, kualitasnya dipertanyakan. Banyak jalan beton yang cepat rusak dan berlubang, memaksa pengendara untuk menghindari jalan tersebut dan memilih jalur alternatif yang lebih jauh dan memakan waktu lebih lama. 

Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya transportasi bagi masyarakat, terutama para pekerja dan pedagang kecil. 

Meningkatnya angka kecelakaan: Jalan beton yang tidak rata dan berlubang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.  Data dari Dit Lantas Polda Jatim menunjukkan bahwa kerugian yang dialami pengendara akibat kecelakaan mencapai Rp 1.062.600.000.  Di antaranya ada 40 kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kondisi jalan rusak. 

Belum lagi digunakan balap liar anak anak ABG. Apalagi, rawan kriminalitas curanmor, curat, tawuran bersenjata tajam atau saat ini dikenal dengan gangster. Jangan dianggap, jalan raya cor beton tidak merugikan masyarakat. Kasus kasus seperti itu apakah pernah terbersit di pikiran para penguasa yang hanya mengejar prestise???

Terbengkalainya infrastruktur dasar:  Program jalan beton yang diprioritaskan justru mengabaikan infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, dan puskesmas.  Akibatnya, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan menjadi semakin sulit bagi masyarakat. 

Puskesmas Kupang Jetis Mojokerto Jawa Timur, gedung rawat inap jalan rusak parah. Pengobatan harus dipindahkan ke gedung lainnya? Juga dari bagian terabaikan program kesehatan.

Tidak ada data spesifik yang secara langsung menunjukkan dampak pembangunan jalan beton terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Untuk mengetahui dampak pembangunan jalan beton terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Mojokerto, diperlukan penelitian lebih lanjut yang spesifik meneliti data ekonomi masyarakat di wilayah tersebut sebelum dan sesudah pembangunan jalan beton.

Penelitian tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, seperti:

Aksesibilitas: Apakah pembangunan jalan beton meningkatkan aksesibilitas ke pasar, tempat kerja, dan sumber daya lain?

Biaya transportasi: Apakah pembangunan jalan beton menurunkan biaya transportasi?

Peluang usaha: Apakah pembangunan jalan beton membuka peluang usaha baru bagi masyarakat?

Keterampilan dan pendidikan: Apakah masyarakat memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul akibat pembangunan jalan beton?

Untuk mengetahui dampak pembangunan jalan beton terhadap harga jual hasil pertanian di daerah pedesaan, diperlukan penelitian lebih lanjut yang spesifik meneliti data ekonomi masyarakat di wilayah tersebut sebelum dan sesudah pembangunan jalan beton.

Penelitian tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga jual hasil pertanian, seperti:

Aksesibilitas: Apakah pembangunan jalan beton meningkatkan aksesibilitas ke pasar, tempat pengumpulan hasil panen, dan pusat distribusi?

Biaya transportasi: Apakah pembangunan jalan beton menurunkan biaya transportasi hasil pertanian?

Persaingan: Apakah pembangunan jalan beton meningkatkan persaingan di pasar hasil pertanian?

Ketersediaan informasi pasar: Apakah pembangunan jalan beton meningkatkan akses informasi pasar bagi para petani?

Penulis DION

Editorial DJOSE