Campur tangan oknum penguasa dalam pemilukada serentak bupati dan walikota Mojokerto 2024, dapat merusak demokrasi dan merugikan negara dalam perpajakan. Seperti pemasangan baliho petahana di space reklame yang diduga milik pemerintah untuk gerakan politik praktis dalam pilkada serentak ini. Apakah, Bawaslu, KPU, Pemda setempat sudah memeriksa ijin pemasangan tersebut. Apakah mereka membayar pajak reklame yang notabene untuk pemasukan PAD Pemda setempat yang nantinya untuk kesejahteraan masyarakat.

 

Campur tangan oknum penguasa dalam pemilu dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi sistem demokrasi maupun bagi keuangan negara.

 

Merusak Integritas Pemilu:

Oknum penguasa yang memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan calon tertentu dapat menciptakan ketidakadilan dan merugikan calon lain yang berkompetisi secara fair. 

Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan memicu kekecewaan, bahkan potensi konflik.

 

Merugikan Keuangan Negara:

Pemasangan baliho petahana tanpa membayar pajak merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan negara dalam hal penerimaan pajak. 

Dana pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

 

Menciptakan Ketidaksetaraan:

Oknum penguasa yang memiliki akses dan pengaruh lebih besar dapat memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam persaingan politik. 

Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan protes dari masyarakat yang merasa dirugikan.

 

Pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam konteks pemilu, netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi. 

 

ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan tidak memihak kepada calon tertentu.

Mereka harus menjaga jarak dari kegiatan politik praktis dan tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik. 

 

Peran Pemerintah dalam Mencegah Campur Tangan Oknum Penguasa:

 

Pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah campur tangan oknum penguasa dalam pemilu.

 

Pemerintah harus memastikan bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara fair. 

Pemerintah juga harus menindak tegas oknum penguasa yang terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik. 

 

Campur tangan oknum penguasa dalam pemilu merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan keuangan negara. Pemerintah dan seluruh stakeholder harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis.

 

Pajak reklame diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera.  Undang-undang ini menjadi dasar hukum pengenaan pajak reklame di Indonesia.

 

Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah, seperti Kabupaten/Kota Mojokerto, mengatur tarif dan mekanisme pembayaran pajak reklame secara spesifik.

Artinya, Mojokerto Kota  maupun Kabupaten, memiliki Perda sendiri yang mengatur tentang pajak reklame, termasuk untuk kampanye politik.

 

Reklame Non-Produk seperti promosi kegiatan politik atau kampanye sosial termasuk dalam objek pajak reklame. 

Ini berarti bahwa baliho atau spanduk kampanye politik di Mojokerto Kab/Kota, wajib dikenakan pajak reklame.

 

Untuk mengetahui secara spesifik tentang peraturan dan tarif pajak reklame untuk kampanye politik di Mojokerto, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Mojokerto harus transparan terbuka dalam memberikan informasi yang lebih detail mengenai Perda yang berlaku di wilayah tersebut. 

Informasi tentang kasus pelanggaran pajak reklame selama kampanye politik di Mojokerto dan netralitas ASN selama masa kampanye adalah isu yang umum di berbagai daerah. 

 

Kemungkinan kasus pelanggaran pajak reklame di Mojokerto, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto yang memiliki data dan informasi mengenai pembayaran pajak reklame di wilayah tersebut harus transparan.

Begitu pula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Mojokerto mereka juga memiliki data dan informasi mengenai pembayaran pajak reklame di wilayah tersebut.

Bawaslu Kabupaten / Kota Mojokerto mereka dapat memberikan informasi tentang pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye, termasuk potensi pelanggaran terkait pajak reklame.

 

Sanksi yang diterapkan kepada pelanggar pajak reklame dalam kampanye politik di Mojokerto. 

 

Pelanggar pajak reklame dapat dikenakan denda sesuai dengan peraturan daerah setempat. Denda biasanya dihitung berdasarkan persentase dari nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. 

Pemerintah daerah berhak menghentikan atau menurunkan reklame yang dipasang tanpa membayar pajak. 

Dalam beberapa kasus, pelanggaran pajak reklame yang bersifat serius dan disengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Sanksi Khusus untuk Kampanye Politik:

Pelanggaran Kode Etik:  Selain sanksi pajak, pelanggaran terkait reklame kampanye politik juga dapat dijerat dengan pelanggaran kode etik kampanye yang diatur oleh Bawaslu. 

Penghentian Kampanye:  Dalam kasus yang serius, Bawaslu dapat menghentikan kegiatan kampanye yang melanggar peraturan, termasuk pelanggaran terkait pajak reklame. 

 

Untuk mengetahui secara spesifik tentang sanksi yang diterapkan di Mojokerto, Anda dapat menghubungi:

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Bapenda Kabupaten / Kota Mojokerto:  Mereka dapat memberikan informasi tentang sanksi yang dapat diterapkan kepada pelanggar peraturan kampanye, termasuk pelanggaran terkait pajak reklame.

 

Proses penegakan hukum untuk pelanggar pajak reklame di Kabupaten / Kota Mojokerto, seperti di daerah lain di Indonesia, 

 

Identifikasi Pelanggaran:

Pemantauan:  Petugas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten/Kota Mojokerto melakukan pemantauan secara berkala untuk mengidentifikasi reklame yang terpasang tanpa izin atau tidak membayar pajak. 

Laporan Masyarakat:  Masyarakat dapat melaporkan reklame yang diduga melanggar peraturan pajak kepada Bapenda atau instansi terkait.

 

Pemeriksaan dan Penetapan Sanksi:

Pemeriksaan:  Jika ditemukan pelanggaran, Bapenda akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan status pajak reklame tersebut.

Penetapan Sanksi:  Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapenda akan menetapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan daerah setempat. Sanksi dapat berupa denda, penghentian reklame, atau bahkan sanksi pidana dalam kasus yang serius. 

 

Pelaksanaan Sanksi:

Pembayaran Denda:  Pelanggar pajak reklame diharuskan membayar denda yang telah ditetapkan.

Penurunan Reklame:  Reklame yang melanggar peraturan dapat diturunkan oleh petugas Bapenda.

Proses Hukum:  Dalam kasus yang melibatkan pelanggaran pidana, Bapenda dapat menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

 

Pengawasan dan Evaluasi:

Pemantauan Berkelanjutan:  Bapenda terus melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa reklame di wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto mematuhi peraturan pajak.

Evaluasi dan Perbaikan:  Proses penegakan hukum dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

 

Peraturan Daerah:  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Mojokerto tentang pajak reklame akan mengatur secara spesifik tentang proses penegakan hukum, jenis sanksi, dan prosedur yang harus diikuti.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):  Bapenda Kabupaten/Kota Mojokerto merupakan instansi yang berwenang dalam mengelola dan mengawasi pajak reklame, termasuk penegakan hukum.

Bawaslu: Dalam kasus pelanggaran pajak reklame yang terkait dengan kampanye politik, Bawaslu Kabupaten/Kota Mojokerto juga dapat berperan dalam proses penegakan hukum.

 

Bapenda memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengawasi pajak reklame, termasuk mengidentifikasi pelanggaran, melakukan pemeriksaan, dan menetapkan sanksi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP):  Satpol PP dapat berperan dalam menindak pelanggaran terkait perizinan dan penertiban reklame, termasuk reklame yang tidak memiliki izin atau tidak membayar pajak.

 

Proses penegakan hukum untuk pelanggar pajak reklame di Mojokerto kemungkinan melibatkan kerja sama antara Bapenda dan Satpol PP.  

Bapenda berperan dalam mengidentifikasi pelanggaran, melakukan pemeriksaan, dan menetapkan sanksi, sementara Satpol PP dapat membantu dalam pelaksanaan sanksi, seperti penurunan reklame yang melanggar peraturan.

Organisasi atau kelompok masyarakat yang fokus pada isu transparansi pemerintahan, good governance, atau lingkungan hidup di Kabupaten/Kota Mojokerto ikut mengawasi dan melaporkan pelanggaran pajak reklame.

Peran Media Lokal:  Media lokal di Mojokerto dapat berperan dalam mengungkap dan melaporkan pelanggaran pajak reklame.  Mereka dapat melakukan investigasi dan mengangkat isu ini ke publik.

Keterlibatan Masyarakat:  Masyarakat di Mojokerto dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran pajak reklame dengan cara:

Mengenali peraturan:  Masyarakat perlu memahami peraturan terkait pajak reklame di Mojokerto, termasuk jenis reklame yang dikenakan pajak, besaran pajak, dan prosedur pelaporan.

Melaporkan pelanggaran:  Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran pajak reklame melalui saluran yang tersedia, seperti website resmi pemerintah daerah, aplikasi pelayanan publik, media sosial, atau kantor Bapenda dan Satpol PP.

Membangun kesadaran:  Masyarakat dapat membantu membangun kesadaran tentang pentingnya membayar pajak reklame dan melaporkan pelanggaran.

 

Pemasangan reklame tanpa izin: Ini adalah pelanggaran yang paling umum, dan sering terjadi di daerah-daerah yang kurang terawasi.

Pemasangan reklame dengan izin yang kadaluarsa: Ini juga merupakan pelanggaran yang cukup umum, dan sering terjadi karena pemilik reklame lupa memperpanjang izin mereka.

Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan: Ini bisa termasuk pemasangan reklame yang terlalu besar, terlalu tinggi, atau terlalu dekat dengan jalan raya.

 

Penulis DION 

Editorial DJOSE