MOJOKERTO,DETAKINSPIRATIF-Dalam beberapa hari ini Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto Jawa Timur melakukan manuver ekspresif. Wadul (red. bhs Indonesia mengadu), ke Wakil Bupati dan Bupati Mojokerto Jawa Timur yang kebetulan saat ini keduanya pecah kongsi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) serentak. Anggota PPDI Kabupaten Mojokerto tersebut wadul terkait ketidak keberpihakan Pemerintah terhadap nasib dan kesejahteraan perangkat desa.

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, dan penerbitan Nomor Induk Perangkat Daerah (NIPD). Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan secara eksplisit status kepegawaian perangkat desa.  Perangkat desa memiliki tugas dan fungsi yang menyerupai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017. Namun berdasarkan Surat Edaran (SE) Menpan RB No. 11 Tahun 2022, pegawai honorer maupun Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dihapuskan.

Aksi PPDI Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ini, bisa dikatakan lebih elegan. Tidak melakukan aksi unjukrasa namun, memanfaatkan momentum Pilkada serentak. Dimana Petahana Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Jawa Timur sama-sama mencalonkan Kepala daerah di Pemilukada serentak 2024 ini. 

Sebelumnya PPDI ini bertemu dengan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra di Kampus atau Universitas KH. Abdul Chalim (UKHAC), Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, pada Jum’at (26/7/2024) di kemas dalam bentuk rapat koordinasi PPDI dengan tema "Menuju Transformasi dan Akurasi Pergerakan dan Perjuangan PPDI demi Martabat dan Kesejahteraan PPDI" dipimpin langsung oleh Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto Heru Mulyono.

Rapat ini dihadiri oleh Pendiri UKHAC Prof. Dr. KH. Asep Saifudin Chalim, Ketua PPDI Jatim H. Sutoyo M. Muslih, Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhamad Al Barra, mantan Bupati Mojokerto H. Achmady, dan ratusan perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Mojokerto.

Sebagai bentuk penghormatan pengurus PPDI Kabupaten Mojokerto kepada salah satu pimpinan Kabupaten Mojokerto, di pertengahan rakor, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto Heru Mulyono memberikan cinderamata berupa seragam kebanggaan PPDI kepada Wabup Mojokerto Gus Barra, yang langsung dipakai oleh Gus Barra hingga acara rakor selesai.

Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Drs. Heru Mulyono MM, dalam sambutannya mengatakan bahwa mereka merupakan satu wadah yang bernama PPDI yang secara hukum legal dari tingkat atas hingga bawah.

Sementara Rabu 31 Juli 2024, PPDI se Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur menggelar pertemuan dengan Bupati Mojokerto JawaTimur Ikhfina Fahmawati di warung Surodinawan Vintage. Mereka mengemas dalam Ngobrol Bareng PPDI dan Bupati. Tuntutan mereka sama seperti bertemu dengan Wakil Bupati Muhammad Al Barra. 

Mereka juga mendapatkan jawaban yang sama. Aspirasi mereka ditampung dan sebagai pekerjaan rumah saja.

Pertemuan di Warung Surodinawan Vintage Desa Wringinrejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, dihadiri Bupati Mojokerto Ikhfina Fahmawati, Kepala OPD DPMD Yudha Akbar Prabowo, Camat Sooko Masluchman, Ketua AKD Kecamatan Sooko Zaenal Abidin, dan beberapa Kades di Kecamatan Sooko. Ketua PPDI Kecamatan Sooko Andi Habirrudin.

Yang jelas dalam Rakornas PPDI di Pekalongan beberapa bulan lalu, disepakati akan ada aksi besar-besaran di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, untuk mempertegas kembali perjuangan perangkat desa yang termarginalkan dalam pembahasan revisi UU Desa. Semoga Pemerintah Pusat segera terketuk hatinya dan mengambil langkah-langkah serta kebijakan strategis, yang berpihak pada perangkat desa. (DION)