PKB - PPP KOTA MOJOKERTO SATUKAN TEKAD BAWA PERUBAHAN KOTA MOJOKERTO LEBIH BAIK
-Baca Juga
Konsilidasi Parpol Peserta Pemilu Pilkada Serentak 2024 Kota Mojokerto |
KOTA MOJOKERTO, DETAK INSPIRATIF - Cuaca ektrem akibat anomaly cuaca membuat kondisi daerah kian panas. Dampak dari anomaly cuaca, eskalasi politik di Kota Mojokerto Jawa Timur juga membarra. Kota MojokertoJawa Timur juga menyimpan banyak catatan dalam pemilihan kepala daerah langsung.
Pemerintah Kota Mojokerto Jawa Timur kali pertama menjalankan pemilihan
kepala daerah atau Wali Kota secara langsung 5 Juli 2004. Sebelumnya untuk
pemilihan Wali Kota atau Kepala Daerah dipilih oleh anggota Legeslatif.
Ketika pemilihan Wali Kota Mojokerto Jawa Timur 2000-2004 Kota Mojokerto menyimpan catatan mengerikan. Meski, pemilihan dilakukan oleh anggota parleman. Aksi culikmenculik anggota parlemen sudah dilakukan. Singkat cerita di tahun itu parpol PPP sebagai penentu kemenangan Wali Kota Abdul Gani Suhartono.
Di tahun 2004 dan seterusnya pemilihan Kepala Daerah atau Wali Kota Mojokerto Jawa Timur dilakukan secara langsung oleh rakyat pemilih. Pemilihan Kepala Daerah atau Wali Kota Mojokerto saat ini akan memasuki pemilu serantak tahun 2024. Dimana tahapan pencoblosan akan dilaksanakan 27 Nopember 2024 mendatang.
Para calon Kepala daerah atau Wali Kota Mojokerto Jawa Timur Junaedi
Malik dari kader PKB setempat, mencalonkan diri sebagai Wali Kota Mojokerto. Junaedi
Malik dan PKB menggandeng parpol penentu pemenang pemilu Wali Kota Mojokerto di
tahun 2004, PPP yang saat ini dipimpin oleh H. Rufis Burhanuddin.
Selain Junaedi Malik Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, bakal calon Wali Kota lainnya, Ika Puspitasari eks.petahana Wali Kota Mojokerto 2018-2023.
Dikatakan, Junaedi Malik kepada wartawan usai konsilidasi parpol PKB
dan PPP terkait, pemilukada serentak 2024 dikantor PPP jalan Hasyim Asy’ari
Kauman Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Jawa Timur.
PKB dan PPP Kota Mojokerto sepakat membangun koalisi dan mengusung bakal calon Wali Kota Mojokerto dirinya (Junaedi Malik), dalam Pilkada serentak 2024 dengan visi sama untuk mengubah “Kota Mojokerto Jawa Timur Lebih Baik”.
Sebagai bentuk keseriusan koalisi, dikuatkan dengan penandatanganan perjanjian bersama komitmen legal dan nyata antar parpol di kantor DPC PPP Kota Mojokerto, Senin 13 Mei 2024, “ Ungkap Junaedi Malik yang di amini oleh Rufis Burhanuddin Ketua DPC PPP.
"Kami akan membawa perubahan dalam pengelolaan anggaran APBD untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pelayanan dasar yang berkualitas, dan menegakkan nilai sosial, agama, serta budaya," tegas Gus Juned sapaan keseharian Junaedi Malik politisi PKB itu.
Proses pembentukan koalisi ini berlangsung panjang dengan syarat utama adanya kesamaan tujuan politik. "Dengan terbentuknya koalisi ini, kami siap melawan incumbent atau petahana. Ini adalah politik perjuangan yang akan kami hadapi,"tukas dia.
Terkait sosok calon wakil, ia masih akan mendiskusikan dengan ketua DPC
PPP, namun pihaknya sudah mengantongi beberapa nama calon baik dari parpol,
tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum.
"Kami membangun koalisi ini dengan prinsip politik yang bersih dan
bebas dari politik uang. Kami berkomitmen untuk melakukan 'up grade' dalam
pelaksanaan Pilkada yang akan datang," Tutur Ketua DPC PPP Kota Mojokerto
Rufis
Adanya beberapa kontestan, koalisi PKB dan PPP, pihaknya akan memulai
dari angka 1 sampai dengan 100. "Kami sudah bagus nilainya 70, tetapi yang
akan kami tampilkan Insya Allah lebih dari 70 nilainya," urai dia.
Perlu diketahui koalisi partai ini sudah cukup untuk mengusung calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, lima kursi diparlemen. Suara PKB dalam Pileg 14 Februari 2024 bulan lalu meraup 4 kursi, PPP meraih satu kursi DPRD, terpenuhilah, syarat koalisi, 20 persen dari kursi di DPRD Kota Mojokerto Jawa Timur.
Dijelaskan Junaedi Malik, ada dua orang yang mendaftar bakal calon Wali kota Mojokerto 2024 lewat PKB. Diantaranya, dirinya (Juanedi Malik) Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, Ika Puspitasari eks. Petahana Wali kota. "Selain nama saya, nama Ika Puspitasari juga sudah mendaftar ke PKB melalui sistem online, bahkan yang pertama, Rabu 8 Mei 2024,” papar dia.
Meski sudah memiliki kader internal partai politik sendiri, untuk
tampil di konstetasi pilkada serentak
2024, PKB Kota Mojokerto Jawa Timur tetap membuka lowongan bagi unsur masyarakat,
yang ingin mencalonkan melalui PKB.
"Sesuai perintah dari DPP PKB, pendaftaran calon kepala daerah (cakada) bisa dilakukan lewat link sicakada.pkb.id," urai dia.
Gus Juned menyampaikan, sistem pendaftaran tersebut tidak hanya berlaku di kota Mojokerto, tetapi seluruh Indonesia. ''Aplikasi ini sudah dilaunching secara nasional, semua pihak bisa mendaftarkan diri. Aplikasi bisa diakses dari mana saja,'' jelasnya.
Jika seseorang yang berniat mendaftar sudah meng input datanya, otomatis akan di akomodir dan diverifikasi desk pilkada nasional, DPP PKB.
Lebih lanjut Ketua DPC PKB Kota Mojokerto Junaedi Malik mengatakan, PKB Kota Mojokerto saat ini memiliki cara pandang perspektif “mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto dengan baik” dan perlu adanya kader partai dari PKB yang berkiprah maju sebagai Wali Kota Mojokerto dan memperbaiki aturan guna mensejahterakan masyarakat seutuhnya.
“Banyak progam kerja yang belum tepat sasaran, belum bisa membuat masyarakat sejahtera, progam Pemkot harus berdampak langsung untuk kesejahteraan, namun kenyataannya selama ini hanya pro terhadap pembangunan fisik yang secara prioritas arahnya untuk keindahan kota, dampak langsungnya ke kesejahteraan masyarakat belum tepat,” ungkapnya.
Menurutnya Gus Juned panggilan akrab Junaedi Malik, banyak progam yang secara asas manfaat gagal yang digelontorkan oleh Pemkot seperti Rest Area Gunung Gedangan, Skywalk dan Pasar Ketidur, jumlah anggaran yang diberikan sangat besar. Namun bangunan tersebut dinilai tidak berguna atau bangunan fisiknya tidak mempunyai guna secara langsung untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya dapat menyimpulkan kondisi Kota Mojokerto saat ini sedang tidak
baik-baik saja, dan saya yakin masih banyak masyarakat yang memilih pemimpin
bukan hanya karena money politik,” pungkasnya. (DION)