MOJOKERTO, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P & K) Kota Mojokerto coba mengurangi “beban” siswa. Menghapus PR alias pekerjaan rumah. Full day school yang melelahkan jadi alasan. 

Gaung penghapusan PR ini akan dimulai pada momen Sumpah Pemuda tahun ini. Penghapusan tersebut berlaku bagi siswa mulai Taman Kanak-kanan (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Soal ini, Kepala Dinas P&K Kota Mojokerto, Amin Wachid sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) peningkatan mutu pendidikan dan mendukung Kurikulum Merdeka serta sesuai visi misi Kota Mojokerto.

“Karena Kurikulum Merdeka di Kota Mojokerto sudah tuntas sehingga di Hari Sumpah Pemuda, para siswa mulai TK, SD dan SMP di Kota Mojokerto bebas PR,” katanya.

“Jadi kami sudah menyiapkan ini mulai bulan Juni bebas PR. Kami memahami bahwa beban anak sangat berat karena mulai November 2021 sampai Mei 2022, kami mengejar ketertinggalan anak-anak dari lost leaning. Namanya Kurikulum Darurat dan mulai bulan Mei, kami terapkan Kurikulum Merdeka,” katanya.

Untuk mendukung langkah tersebut Amin mengatakan Kurikulum Merdeka diterapkan di Kota Mojokerto sejak bulan Mei 2022 lalu. Pihaknya telah menggandeng Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Surabaya dan Kemendikburistek. Menurutnya, Kurikulum Merdeka di Kota Mojokerto selesai sehingga penghapusan PR sudah diterapkan.

“Sehingga mulai besok, Bu Wali Kota sudah menyetujui anak-anak TK, SD, SMP di Kota Mojokerto bebas PR. Bukan berarti tidak belajar dirumah, tetap belajar dirumah untuk meningkatkan kemampuan mereka. Orang tua melalui program parenting (pengawasan), bagaimana sih mereka selama ini di rumah,” ujarnya.

Menurutnya, ada materi yang harus diselesaikan namun bukan dalam bentuk PR yang nantinya akan dilakukan evaluasi di setiap minggunya kepada guru kelas masing-masing. Amin menjelaskan, jika penghapusan PR tersebut juga dari keluhan para wali murid. (yud)