Angka Stunting Di Kota Mojokerto Paling Rendah
-Baca Juga
MOJOKERTO, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, data masalah stunting di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 23,5 persen. Sedangkan Kota Mojokerto tercatat menjadi daerah dengan masalah stunting terendah, yakni di angka 6,9 persen.
Berdasar capaian di Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur Eva Mariana menyampaikan akan menjadikan Kota Mojokerto sebagai pilot project desa zero stunting. Hal tersebut disampaikan Eva saat bertemu Walikota Mojokerto Ika Puspitasari di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat.
Selain itu menjadi pilot project zero stunting, Eva juga menyampaikan bahwa kinerja dan program kerja Bangga Kencana di Kota Mojokerto dari hasil evaluasi dinilai sangat bagus. jadwal akan mengusulkan untuk memperoleh Penghargaan Manggala Karya Kencana.
“Dari hasil evaluasi kinerja dan program kerja Bangga Kencana di Kota Mojokerto sangat bagus, maka kami akan mengusulkan untuk menjadi rekomendasi penghargaan Manggala Karya Kencana,”jelasnya, Kamis (17/2).Lebih jauh, Eva juga menambahkan bahwa untuk mengatasi percepatan penurunan stunting, telah dibentuk satgas dari tingkat pusat sampai tingkat desa. “Untuk percepatan penurunan stunting ada satgas dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Serta ada Tim Pendamping Keluarga yang masing-masing tim terdiri dari 3 orang dari unsur tenaga kesehatan, TP. PKK dan kader keluarga berencan,.” jelas Eva.
Terkait proposal menjadi pilot project desa zero stunting dan penghargaan Manggala Karya Kencana, Ning Ita menyambut baik hal ini. Ia menambahkan bahwa keberhasilan dalam penurunan stunting tidak lepas dari keberhasilan setiap OPD dalam menerjemahkan program prioritas kepala daerah ke dalam program dan kegiatan di masing-masing OPD.
“Standar Pelayanan Minimum (SPM) paling banyak adalah bidang kesehatan. Ini menjadi komitmen saya. Selain percepatan penurunan stunting, sebagaimana disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat peringatan HKN lalu, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) juga menjadi perhatian utama di Kota Mojokerto,” tegasnya.
Ning Ita, yang pertemuan ini dengan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes, P2KB) Triastutik Sri Prastini juga menegaskan bahwa Kota Mojokerto sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dalam percepatan penurunan stunting.
“Kota Mojokerto yang hanya terdiri dari 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan 6 puskesmas bisa disebut sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Hanya perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait stunting. Karena pencegahan stunting tidak hanya dilakukan sejak bayi di dalam kandungan tetapi perlu dilakukan edukasi sejak dini termasuk para calon pengantin,” tuturnya.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DinkesP2KB Nur Azizah Sri Utami menambahkan bahwa untuk lokus desa zero stunting akan diseleksi lebih lanjut.(adv/DI)