Dari Mojokerto Jawa Timur dilaporkan. Terkait pengadaan 18 unit satelit parabola, yang ada dikantor Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Yang saat ini belum bisa di operasionalkan itu, menunggu sentuhan tangan dingin dari Inspektorat atau aparat penegak hukum (APH) setempat. Pasalnya, pengadaan satelit parabola tersebut menggunakan dana APBD 2021.

Keberadaan satelit parabola sat 2210 yang saat ini terpasang di kantor unit-unit Penyuluh Lapangan BKKBN, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur belum mendapatkan respon serius dari aparat Pemkab setempat. Meski, melalui jalur tender unit layanan pengadaan (UPL) Pemkab Mojokerto.

Dalam pengadaan satelit parabola oleh penjabat plt. DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto saat itu. Dengan nama tender, pengadaan prasarana infrastruktur sistem informasi keluarga dibalai penyuluhan KB. Dengan pagu anggaran Rp. 990.000.000,-. Sebagai pemenang tender, PT Parolis Bangun Indonesia yang beralamat di Permata Eksekutif Office jalan Casablanca nomor 45 lantai 4, Jakarta Selatan (Kota) DKI Jakarta. Dengan harga penawaran terendah Rp. 790. 020.000,-.

Informasi dilapangan menyebutkan, para operator Penyuluh Lapangan BKKBN DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto mengalami kesulitan dalam mengoperasikan satelit parabola dari hasil pengadaan tahun 2021. Alih-alih dapat bimbingan teknis operasional, justru intimidasi yang didapat dari oknum plt. Kepala Dinas DP2KBP2 ketika itu. Dugaan intimidasi diarahkan kepada operator Penyuluh Lapangan BKKBN, agar tidak memberikan keterangan kepada wartawan.

Ini pekerjaan rumah Kepala Dinas DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang baru, dr. Sujatmiko. Untuk menyelesaikan masalah ini. Namun itu tidak mudah. Sebab, harus mengeluarkan anggaran kembali untuk bisa memperbaiki satelit parabola tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Mojokerto dr. Ikhfina Fahmawati harus melakukan tindakan terukur, tepat dan cepat. Apakah ini ada kaitannya dengan korporasi dalam ber KKN ? Pemkab mempunyai Lembaga auditor, Inspektorat. Yang akan menghitung ulang kerugian negara dalam belanja pengadaan satelit parabola tersebut. 

Kemungkinan perlu kajian dalam membelanjakan uang negara untuk sebuah program yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Bappeda sebagai lembaga perencana daerah lebih bisa melakukan progres pembangunan lebih tepat lagi. Apalagi negara saat ini dalam kondisi pandemi covid 19. Efisiensi belanja uang negara harus cermat dan tepat.

Apa yang menyebabkan pengadaan satelit parabola untuk tenaga penyuluh lapangan BKKBN DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, ambyarrrr….ke permukaan. Indikasi nya, pengadaan parabola tidak sesuai spesifikasi. Serta, kurang tepat untuk di Kabupaten Mojokerto. Mengingat topografi Kabupaten Mojokerto. Daerah penyangga ibukota propinsi Jawa Timur. Laju internet masih dominan ketimbang menggunakan satelit parabola yang lebih rumit. Selain itu pula, penggunaan satelit parabola, menambah beban anggaran untuk membayar tagihan rekening tiap bulannya. Manakala digunakan untuk televisi atau internet. Sementara, dikantor unit Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana BKKBN DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, sudah ada internet Wi-Fi, yang masih optimal dalam pengoperasionalnya.(Mj-2)